Belanja Senjata ke Phuket

Lelaki itu bertubuh gempal, dan bermata tajam. Kulitnya legam. Air mukanya keras, seakan merekam jejak konflik yang panjang.  Dia berasal dari satu kecamatan di Aceh Timur.  Di tubuhnya, pada bagian dada dan bahu, ada bekas luka tembak. “Masih ada sejumlah peluru berdiam di tubuh saya,” ujarnya kepada VIVAnews, di Bireuen, Aceh Utara, beberapa pekan lalu.

Dia adalah bekas prajurit Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah perjanjian damai Helsinki diteken Agustus 2005, konflik bersenjata pemerintah dan GAM berakhir. Dia lalu bergabung dengan Komite Peralihan Aceh (KPA), wadah bekas kombatan seperti disyaratkan oleh perjanjian damai itu. Untuk keterangan berikut, lelaki itu minta namanya disamarkan, dan dipanggil sebagai Banta.

Pertemuan dengan Banta adalah penting untuk menguak kisah senjata di Tanah Rencong. Di tempat terpisah, masih di kawasan Bireuen,VIVAnews juga mewawancarai bekas kombatan GAM yang lain. Untuk informasi berikut ini, dua lelaki itu minta disebut dengan nama Salim, dan Agam.

Seperti ramai diberitakan di media, polisi menduga senjata dipakai para perampok Bank CIMB Medan pada Agustus lalu, antara lain berasal dari Aceh. Begitu juga senjata para penyerang Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang. “Senjata itu bisa diperoleh dari daerah bekas konflik seperti Aceh,” ujar Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Oegroseno di Medan, pekan lalu.

Tak ada yang tahu berapa sebetulnya jumlah senjata api di Aceh pada masa konflik. Pada saat MoU Helsinki itu diteken, GAM sepakat menghancurkan 840 pucuk senjata. Makna penghancuran senjata itu adalah bahwa dia tak absah lagi digunakan sebagai alasan politik. Maka, meskipun diduga di Aceh masih banyak beredar senjata bekas konflik, penggunanya akan dianggap kriminal.

Lalu, dari mana senjata pada masa konflik di Aceh itu berasal?

Banta mengisahkan GAM dulu kesulitan mendapatkan senjata. Pada 1980an, sejumlah kombatan memakai senjata tua peninggalan pemberontakan Darul Islam. Awal gerakan itu berdiri pada 1976, mereka memang tak terlalu mengandalkan senjata.  Soal ini, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf punya cerita. “Pada awalnya Hasan Tiro mendirikan GAM, dia lebih banyak mengutamakan propaganda,” ujar Irwandi, beberapa pekan lalu.

Menurut Irwandi Yusuf, yang juga bekas juru bicara pengatur strategi gerakan pemberontakan bersenjata itu,  kebutuhan senjata di Aceh meningkat sejak akhir 1999. Terutama, setelah banyak anak muda bergabung dengan gerakan itu. Senjata pun mulai dipasok sekitar 1999. “Itu tampak dari berbagai macam acara “peusijeuk” (tepung tawar) senjata di berbagai wilayah Aceh,” Irwandi menambahkan.

Baru pada tahun 2001, kata Irwandi, ketika saluran pembelian di luar negeri, dan dalam negeri sudah diperoleh, senjata mulai banyak beredar.

Mafia 

Banta lalu berkisah tentang dua jalur itu. Dari dalam negeri, dia mengaku GAM di wilayahnya pernah membeli senjata dengan cara memesan dari Jakarta. “Barang itu dibeli dari anggota TNI,” ujarnya. Persisnya, kata dia, mereka tak langsung kontak dengan apa yang mereka sebut aparat TNI “nakal” itu. Tapi lewat jalur “mafia”, yang bisa mengakses jalur senjata ilegal. Tak ada penjelasan lebih lanjut tentang mafia ini. Salim dan Agam hanya menyebut grup itu bekerja “demi bisnis, dan bukan ideologis”.

Terbukanya akses pembelian senjata, baik dari dalam maupun luar negeri seperti dari Thailand, membuat harga senjata turun di Aceh. Sebelumnya, kata Banta, sepucuk AK-47 harganya Rp 30-40 juta. Setelah pasokan dari berbagai akses itu membanjiri “pasar” di Aceh, harga senjata dan peluru pun turun. Tapi semua terjadi pada masa 2000-2003, sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh. “Sepucuk AK-47 harganya turun jadi antara Rp16-17 juta,” ujar Banta.

Harga peluru juga melorot. Tapi, peluru buatan Pindad tetap lebih mahal ketimbang yang diselundupkan dari Thailand. Peluru asal Thailand kerapkali stok lama eks perang Kamboja. Sedangkan Pindad lebih baru.

Kedua, peluru eks Pindad lebih sulit didapatkan. “Peluru Pindad, harganya Rp5.000 per butir untuk AK-47. Itu sebelum Darurat Militer,” ujar Banta, dan dibenarkan Salim serta Agam. Dari Thailand, mereka juga bisa membeli peluru eks Kamboja. Harganya Rp3.500 per butir.

Dari dalam negeri, ada pembelian yang diingat Salim dan Agam berupa 15.000 butir peluru AK 47, dihargai Rp12.000 per butir, dan 103 peluru GLM seharga Rp500.000 per butir. “Kami membeli 100 peluru GLM, dan 3 butir peluru GLM adalah bonus dari pembelian itu”, ujar Salim. Dia menegaskan pembelian dilakukan lewat jalur ‘mafia’. 

Lalu bagaimana barang itu dibawa ke Aceh? Banta bercerita, peluru itu dibawa dengan mobil Colt, sedan, atau juga Kijang. Caranya, jok mobil dikupas. Kadangkala peluru disembunyikan  di langit- langit mobil. Juga pada pintu, dan bagian lain. Pada bagian dikupas itu, lalu diselipkan kotak-kotak kecil peluru. Pekerjaan dilakukan rapi, nyaris tak berbekas. “Kita bisa menyelipkan peluru sampai 7.000 butir di badan mobil,” ujar Salim.

Setelah Darurat Militer berlaku, harga peluru eks Pindad melonjak menjadi Rp12.000 per butir.

Asal usul peluru ini juga menarik. Anggota GAM itu mengaku mendapatkan peluru dari para tempat latihan militer dan polisi. Caranya, ada pengumpul yang bekerja membeli sisa peluru latihan atau operasi. “Kalau prajurit batalyon punya ribuan peluru sisa, maka yang dikumpulkan akan banyak,” ujar Salim.

Tapi, pengakuan GAM itu diragukan Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel TNI Prakoso. “Tak segampang itu. Semua peluru kan dicatat. Juga senjata yang ada di gudang, atau yang sedang digunakan operasi. Di jajaran TNI, pengawasan senjata itu ketat,” ujar Prakoso kepada VIVAnews di Mabes TNI Cilangkap, Kamis 23 September 2010.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio mengatakan tak ada data soal kasus penjualan senjata atau peluru dari anggota TNI ke kombatan GAM pada masa konflik dulu itu. “Anggota TNI punya disiplin, dan tak akan menjual peluru atau senjata kepada GAM,” ujar Wayan, kepada VIVAnews Rabu 22 September 2010. Dia mengatakan tak gampang membawa senjata dari gudang TNI. “Semua tercatat dan diawasi ketat”.

Selain sumber ‘mafia’ senjata ilegal di Jakarta, para pemberontak dari ujung pulau Sumatera itu punya jalur lain yang lebih basah.

“The Phuket Connection”

Pembelian paling spektakuler adalah lewat Thailand. GAM, kata Banta, membentuk tim khusus untuk pembelian melintasi Selat Malaka ini. Menurut Banta, dalam soal senjata GAM tak berhubungan dengan PULO, atau jaringan pemberontak di Thailand Selatan. “Kami berurusan langsung dengan sumbernya,” ujarnya. Sumber dimaksud adalah para mafia senjata di negeri gajah itu.

Selama 2000-2003, penyelundupan senjata ke Aceh memang kencang (lihat Jalur Tikus Senjata Ilegal). Pada masa itu, ujar Banta, sulit dihitung berapa banyak senjata berhasil dimasukkan ke Aceh lewat pantai Timur. Yang jelas, kata Banta, GAM pernah memesan 5000 pucuk pada awal 2000. Tapi, pembelian itu tak selalu mulus. Persaingan antar mafia Thailand membuat pembelian tak selalu lancar.

Para pemimpin GAM di Aceh Timur, kata Banta, lalu membuka jalur khusus, dikenal “jalur Phuket”, merujuk salah satu propinsi di Thailand. Setelah “Phuket Connection” terbuka, maka pengiriman senjata berlangsung mulus. Sekali pengapalan, bisa masuk sekitar 100-200 pucuk senjata, tergantung besarnya perahu. “Kami memakai boat dengan mesin 40 PK,” ujar Banta.

Memang dari segi geografis, dari Aceh sangat mudah menembus Thailand lewat laut. Banta bercerita, dia naik perahu dari Kuala Idi, dan hanya dalam tempo 8 jam bisa tiba di Phuket, maupun Songkhla di Thailand Selatan. Di atas peta, dari perairan Aceh Timur,  Phuket dan Songkhla sama jaraknya kalau ditarik dari Kuala Idi. Dari Kuala Idi jarak itu sekitar 200 mil, atau kurang lebih 300 kilometer menyeberangi Selat Malaka.

Informasi dari Banta itu dicek silang ke salah seorang bekas petinggi GAM di Banda Aceh, Zakaria Saman.  Zakaria, 60 tahun, dikenal sebagai “menteri pertahanan” gerakan itu. Dia lama berdiam di Bangkok, dengan nama alias Karim Bangkok. Di Thailand, kata Zakaria,  pada waktu itu memang ada jalur membeli senjata. “Asal ada uang, ada barang,” ujarnya. Tapi dia menolak menyebut detil pembelian. Zakaria pernah tinggal di Thailand hampir sepuluh tahun. Sejumlah sumber mengatakan dia punya akses luas jalur senjata di sana.

Cerita lebih lengkap diberikan oleh Banta. Menurut dia, senjata yang dijual di Phuket itu berasal dari produksi berbagai negara. Ada AK-56 eks China, lalu ada juga AK-47 eks Kamboja, dan sejumlah jenis AK produksi Korea Utara. “Yang eks-Kamboja lebih murah,” ujarnya. Harga di sana sekitar Rp8 juta per pucuk untuk AK-47 yang baru.

Hubungan dengan mafia Phuket, dan juga Songkhla, berjalan kerap. Banta tak bercerita banyak tentang Songkhla. Tapi, menurut dia, di Phuket, para mafia itu menjual senjata dengan cara unik.  Misalnya, mereka sempat melawat ke sebuah kedai. Dari luar, kedai itu menjual barang dagangan biasa. Kadangkala menyaru kedai penjual ayam.

Di bagian dalam, setelah melewati beberapa pintu, baru disuguhkan senjata yang hendak dijual. Banta mengaku beberapa kali mendapat tugas membeli senjata ke Phuket. Dia bahkan sempat menunggu beberapa waktu, dan tinggal di ruko yang disiapkan GAM di Phuket. Sesekali Banta memamerkan kepada VIVAnews percakapan sehari-hari dalam bahasa Thai.

Banta dan kelompoknya mengaku berhasil membangun jaringan pembelian di Phuket. Mereka disambut baik, dan dijamu oleh mafia di sana. Tetapi, ada kesulitan lain bagi orang-orang Aceh yang dikenal muslim itu. Di Phuket, makanan halal sulit dicari. Itu sebabnya mereka membuka semacam pos di satu ruko di Phuket. “Sejak ada ruko itu, problem makanan teratasi. Kami memasak sendiri, dan berkoordinasi di tempat itu,” ujar Banta. Mereka juga tidur di sana.

Ditukar trenggiling

Tak selalu berbelanja di Phuket memakai duit. Pernah satu kali, ketika GAM kesulitan uang, sementara kebutuhan senjata mendesak, mereka menangkap trenggiling (Manis javanica). Mamalia berkulit sisik keras itu ternyata sangat berharga bagi para mafia Thai. “Seekor trenggiling dihargai 5 pucuk senjata AK 47 eks Kamboja,” ujar Banta.

Karena itu, GAM pernah meminta warga Peureulak mencari trenggiling (Bahasa Aceh disebut “tayiling”). Setiap kampung diminta berburu hewan ini untuk diserahkan kepada Panglima Wilayah GAM setempat.

Tapi trenggiling adalah binatang langka, dan masuk hewan dilindungi. Populasinya makin menipis, dan sulit mencarinya.  “Setelah menunggu beberapa hari, kami hanya mendapat 5 ekor trenggiling,” ujar Banta tertawa. Dia pun membawa trenggiling itu ke Phuket, ditukarkan dengan senjata. Tapi karena sulit mencarinya, mereka jarang bisa membawa “oleh-oleh” itu ke Phuket.

Tak begitu jelas mengapa trenggiling begitu disukai oleh mafia Thai. Menurut Banta, orang-orang Thai itu suka meminum darah segar trenggiling. Darah dan daging hewan itu dipercaya membawa khasiat tertentu bagi kesehatan. Bagi mereka, trenggiling adalah hidangan sangat mahal, serta punya makna ritual.

Sudah musnah

Berapa banyak senjata yang dibeli oleh GAM? Irwandi Yusuf mengatakan ada dua jalur pengadaan senjata di GAM. Pertama di tingkat “nasional”, lalu ada di wilayah. “Nasional” merujuk pada pusat komando GAM. Awalnya, pusat inilah membeli semua senjata. Tapi karena kerap terlambat, maka wilayah juga melakukan pembelian sendiri. “Kalau yang beli pusat, tak sulit dikontrol. Kita tahu jumlahnya”, ujar dia.

Yang sulit, kata Irwandi, adalah pembelian jalur pribadi. Kadangkala GAM melakukan pengecekan. “Pembelian yang tak pernah dilaporkan ke GAM akan disita,” ujarnya. Ada juga membeli dengan uang pribadi, tapi  kemudian menyerahkan kepada pusat. Senjata yang dibeli di Thailand, kata Irwandi, umumnya adalah sisa konflik pada era Pol Pot di Kamboja. “Senjata itu ditanam, lalu mereka jual lagi, dan ditampung di Thailand”.

Setelah damai, soal senjata sisa konflik ini tentu menjadi soal. Meskipun secara resmi sudah dihancurkan, sejumlah warga masih ada yang menyimpannya. “Itu sebabnya saya minta mereka serahkan baik-baik. Jika himbauan ini tak didengar, maka polisi akan menangkap siapa pun yang menyimpannya,” ujar Irwandi.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Aceh dalam soal menyisir senjata ini. “Kami pernah mengumpulkan hampir 400 pucuk senjata, termasuk yang rakitan,” ujar Irwandi.

Sampai akhir Agustus 2010, kata Juru bicara Polda Aceh, Kombes Polisi Farid Ahmad, senjata yang diserahkan masyarakat satu tahun terakhir adalah 39 pucuk. Rata-rata senjata standar TNI atau Polri. Antara lain, 4 pucuk M 16, 5 AK-47, 19 pucuk AK-56, dan 2 pucuk SS1. Sementara laras pendek, ada 4 pucuk revolver, 5 pistol otomatis, dan 4 granat. Senjata api rakitan rakitan ada 271 pucuk. “Semua sudah kami musnahkan,” ujar Farid.

Tak jelas apakah ada sejumlah senjata bekas konflik itu jatuh ke tangan mereka yang berlatih terorisme di hutan Jalin, Jantho, Aceh Besar, Maret 2010 lalu, dan mengaku sebagai "Al Qaidah Aceh". Yang pasti, kata Irwandi Yusuf,  bekas anggota GAM tak ada yang terlibat dalam gerakan teror itu. "Teroris tak bisa hidup di Aceh," ujarnya beberapa waktu lalu.